INDONESIA NEGARA AGAMIS-FRIENDLY

Jika ditanya, model negara apakah negara Indonesia? Maka saya condong mengatakan: Indonesia adalah negara Hukum yang sekaligus Agamis. Pemahaman ini saya dasarkan atas kesimpulan dan pengamatan pada realita penerapan negara sekuler dan agama di dunia yang bisa dengan mudah kita amati. Untuk model negara agama, Saudi dan Iran bisa kita jadikan sampel. Sedangkan model negara sekuler, kita ambil perwakilannya dari dua negara yang sama-sama sekuler, namun berbeda corak. Dua negara tersebut adalah Amerika dan Turki.

Jika dibandingkan dengan dua negara sekuler tersebut, maka saya lebih cenderung menilai Indonesia sebagai negara agama. Banyak sekali indikasi yang bisa dikemukakan untuk kesimpulan ini. Salah satunya adalah adanya anggaran khusus untuk pendanaan program keagamaan. Pada kasusu ini, Islam sebagai agama mayoritas warga tentunya mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan agama lainnya. Hal ini wajar dan memang proporsional, kan!

Dua model negara sekuler di atas, masing-masing mempunyai corak sekulerisasi yang berbeda. Amerika bercorak sekulerisasi yang frindly. Artinya, meski dipisahkan antara urusan negara dan agama, tapi negara memberikan penghormatan bagi warganya untuk beraktifitas keagamaan. Tidak ada pelarangan berfaham, berpenampilan, atau beratribut sesuai agama kepercayaan warganya. Karena sikap toleransinya ini, Amerika bahkan dijuluki sebagai negara yang kian nampak "agamis".

Kenyataan sekulerisasi yang diterapkan oleh Amerika berbeda dengan apa yang terjadi di negara sekuler Turki. Sekulerisasi di sana lebih tampak unfrindly (tidak bersahabat) terhadap hal-hal yang berbau agama. Apa saja yang berbau religius, pemerintah -dengan alasan untuk stabilisasi bangsa- melarangnya. Saat adzan, tidak boleh memakai bahasa Arab, di sekolah dan perkantoran, dilarang menggunakan jilbab dan atribut keagamaan lainnya. Dan masih banyak lagi contoh pelarangan penerapan hal-hal yang berbau agama di sana.

Tentang negara agama, Saudi dan Iran bisa kita katagorikan sebagai negara agama yang unfrindly dan Indonesia adalah negara agama yang frindly. Dengan analogi pemahaman seperti pemaparan di atas. Itu semua kesimpulan penulis pribadi. Keterbatasan informasi, serta minmnya data catatan, sah-sah saja jika lantas tulisan di atas dipandang apologis-subjektif. Jika Anda merasa keberatan pun, dengan senang hati penulis terima. Sembari berharap bisa menyertakan data dan argumen yang lebih akurat dan berbobot.

Karena Pak Presiden Selalu Benar

Di Davos, Swiss, Kamis lalu (27/1/2011), Presiden Yudoyono menyatakan, “Selain perubahan iklim, warga dunia kini menghadapi perseoalan pangan, terorisme, pertambahan penduduk, bencana, dan ketidak seimbangan perekonomian.” Pak Presiden menyampaikannya dalam bahasa Inggris, yang lancar. Itu menurut Osdar, kawan saya wartawan Kompas. Saya percaya.

Seandainya tidak lancar berbahasa Inggris pun, presiden bisa mencari guru les privat terbaik di muka bumi, yang bisa memberinya kelancaran dalam satu atau dua hari. Memang gajinya hanya Rp 62 juta. Namun, presiden punya dana taktis Rp 2 miliar perbulan, yang saya kira, boleh digunakan untuk membiayai kursus bahasa Inggris jika itu memang diperlukan demi kejayaan nusa dan bangsa.

Selain pernyataan di atas, yang memang benar, presiden menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi. Saya sering terharu oleh pernyataan-pernyataan presiden. Semata-mata karena apa saja yang disampaikannya selalu benar. Itu membuatnya seperti bukan presiden Indonesia. Dia seperti pemimpin sebuah negeri yang semuanya sudah beres, tanpa masalah. Komitmen besarnya yang lain adalah terhadap perubahan iklim, sampai-sampai Pak Presiden perlu membikin lagu Oslo.

Anda tahu, pemimpin di sebuah negeri konon adalah cerminan masyarakat negeri tersebut. Dengan kata lain, sebuah masyarakat akan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan karakter masyarakat itu sendiri. Namun, asumsi tersebut nampaknya tak berklaku untuk kasus masyarakat Indonesia dan Presiden SBY.Pak Presiden dan pernyataan-pernyataannya bukanlah cerminan masyarakat Indonesia.

Maka, saya kadang berfikir bahwa dia pastilah alien. Mungkin dia datang dari Mars atau Pluto dan dikirim ke bumi untuk berceramah di mana-mana, menyampaikan hal-hal yang normatif kepada manusia di muka bumi.Tentu saja dia menyodorkan solusi-solusi yang juga terdengar normatif.

Untuk deretan masalah yang disampaikan dalam pidato di Davos itu, misalnya, solusi yang ditawarkan adalah kerja sama. Tentu saja itu solusi yang benar. Saya kira, itu solusi yang bisa Anda tawarkan untuk segala masalah. Ia seperti air putih yang diberikan dukun kepada pasien yang mengidap penyakit apa pun.

Tapi, saya tidak ingin berpanjang-panjang tentang pidato Pak Presiden di Davos. Itu pernyataan yang ditunjukan kepada orang-orang luar negeri, bukan untuk rakyat Indonesia. Presiden berhak untuk membuat pidato yang mengesankan bagi orang-orang luar negeri. Masalah kita di dalam negeri lebih rumit daripada isi pidato itu justru karena presiden selalu benar.

Maksud saya, jika pernyataan presiden tidak sejalan dengan realitas, pasti realitasnya yang keliru. Dengan asumsi semacam itu, persoalan terbesar kita sekarang adalah bagaimana mengoreksi realitas. Itu harus dilakukan karena kita tidak mungkin mengoreksi pernyataan presiden. Tidak mungkin kita meminta presiden mencocokkan pernyataannya dengan realitas.

Jadi, lebih baik realitas yang mengalah. Ia yang harus mencocokkan diri dengan segala pernyataan presiden. Jika presiden menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat meningkat, realitas harus menyesuaikan diri dengan pernyataan itu.

Sudah lama orang berteriak-teriak tentang tabiat para elit politik dan pejabat publik yang tidak mengerti cara berempati kepada rakyat kecil. Namun, teriakan semacam itu, sekeras apa pun, terasa tidak berguna. Karena itu, mungkin kita perlu mencoba proses terbalik sekarang.

Rakyat kecil jangan pernah mengeluh. Rakyat kecil harus berani menolak derma. Berpenampilan melarat hanya membuat kalian direndahkan oleh para pemburu kekuasaan. Mereka akan membeli suara kalian dengan beberapa ribu rupiah. Kita pun sudah membuktikan bahwa pemimpin yang lahir dari mekanisme politik uang selalu adalah pemimpin yang buruk.

Itu agenda nanti ketika pemilu tiba. Agenda hari ini: tirulah tabiat pemerintah dan para pejabat publik agar terjadi keselarasan antara rakyat dan pemerintah. Jika pemerintah sulit berempati terhadap rakyat, maka rakyatlah yang harus berempati terhadap pemerintah. Dengan demikian, kita bisa berhenti bersitegang dengan pemerintah prihal siapa yang bohong: pemerintah atau realitas.

Jika tawaran tersebut disepakati, selanjutnya kita bisa membicarakan hal-hal lain yang lebih menarik. Misalnya, kenapa buku-buku tentang SBY termasuk dalam daftar buku-buku pengayaan yang harus dibeli SMP-SMP di Tegal, Jawa Tengah, melalui proyek dana alokasi khusus; kenapa ada 10 judul dan buka 9; dan juga kenapa kayu merbau yang hanya ada di Papua bisa ditemukan di Tiongkok tanpa ada transaksi dengan Indonesia. Tiga hal itu saya kira sangat menarik untuk dibicarakan.

Kita mulai dari yang pertama, yakni tentangg buku-buku SBY di Tegal. Yang agak misterius tentang proyek buku tersebut, dan saya kesulitan untuk memecah rahasianya, adalah kenapa buku-buku itu hanya disebarkan di Tegal. Kenapa tidak di Sorong, misalnya, atau di Kertosono atau di Magetan. Saya tidak yakin bahwa buku itu hanya penting bagi murid-murid sekolah di Tegal namun mubazir bagi para pelajar Lamongan atau Kendal.

Pilihan atas Tegal itu, saya kira, merupakan misteri yang harus ditemukan jawabannya. Apakah karena pelajar Tegal dianggap paling pas untuk dijadikan kelinci percobaan demi menguji kegunaan atau kemubaziran buku-buku tersebut? Atau karena Tegal menghasilkan beberapa pelawak yang tampil di televisi?

Kedua, kenapa 10 dan bukan 9? Pertanyaan itu perlu dilontarkan karena Pak Presiden gandrung pada angka 9. Jumlah sepuluh buku tentu saja menyalahi segala pertimbangan tentang hoki dan nasib baik. Saran saya, jika lain kali Anda mengikuti tender proyek perbukuan, cukuplah bikin sembilan judul buku tentang SBY. Sepuluhh judul buku adalah berlebihan dan, lebih dari itu, tidak membawa kemujuran.

Ketuga, tentang kayu merbau yang hanya ada di Papua. Menteri Kehutanan kaget ketika berkunjung ke Tioangkok tahun lalu dan menjuampai kayu-kayu tersebut di sana. Maka, dia buru-buru menyatakan bahwa bencana Wasior adalah akibat pembalakan liar. Seminggu kemudian dia meralat ucapannya: bencana di Wasior bukan akibat bembalakan liar. Mengenai kayu merbau, Tiongkok mendatangkannya dari Singapura dan Malaysia. Dua negara tetangga kita itu mengangkut secara diam-diam kayu tersebut dari Papua.

Sebenarnya tidak tepat menyebutkan bahwa mereka mengangkut kayu tersebut diam-diam. Raungan gergaji mesin pasti terdengar dengan jelas dan aktifitas pengangkutan kayu-kayu itu dengan mudah bisa dilihat. Jika kejahatan yang sangat mudah dilihat itu bisa terus terjadi, hanya satu kemungkinan yang bisa kita katakan: pemerintah melakukan pembiaran. Walhasil, tidak ada gunanya Anda menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus yang lebih pelik dan tersembunyi di bawah permukaan.

Sekalipun kenyataannya seperti itu, kita tetap tidak bisa melarang presiden untuk terus menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Mungkin dia menganggap itu seperti mantra yang perlu diterapkan berulang-ulang. Yang bisa Anda pertanyakan paling-paling adalah soal keseriusannya mengamalkan mantra itu.

Dia tidak pernah memastikan waktu yang diperlukan untuk menuntaskan pemberantasana korupsi. Tanpa batas waktu, akan mubazir belaka dia mengulang-ulang komitmennya di forum apa pun. Tanpa batas waktu, itu berarti dia hanya menganggap remeh urusan tersebut dan tidak akan pernah menyelesaikannya. Anda tahu, orang tak akan pernah merampungkan pekerjaaan apa pun, entah membuat makalah atau memberantas korupsi, jika dia tidak menetapkan batas akhir penyelesaiannya.

Jadi, karena sebenarnya dirinya tidak pernah bersungguh-sungguh menjalankan pemberantasan korupsi, sampai masa jabatannya berakhir pun saya yakin Pak Presiden akan gagal memenuhi komitmennya. Itu tidak apa-apa. Seorang presiden tak akan dituntut oleh rakyatnya karena gagal menepati komitmen.

Oleh: AS. Laksana (JP 30/1/2011)

Perlu Kecerdasan dalam Berbohong

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan agar hidup yang kita jalani ini berlangsung baik-baik saja. Pertama, jangan durhaka kepada orang tua, apalagi ibu yang menyimpan surga di bawah telapak kakinya. Cerita Malin Kundang memberitahu kita bahwa seorang anak akan menjadi batu saat itu juga karena mendurhakai ibu kandung. Kedua, berhati-hatilah dalam menghadapi kaum yang tertindas. Sebab, lidah orang0orang tertindas itu ampuh sekali. Doa mereka pun mujarab karena selalu dikabulkan. Ketiga, hindari keong racun, buaya darat, dan sebagainya. Lagu-lagu pop mengajari kita untuk waspada terhadap binatang-binatang itu.

Satu binatang darat lain yang amat patut diwaspadai adalah lintah darat. Dalam situasi yang memungkinkan, binatang terakhir ini berkembang biak amat subur. Reklamenya bisa Anda baca di tembok-tembok pagar atau di tiang-tiang listrik dan telepon: “Butuh uang...?”

Tentu saja yang disampaikan itu bukan peringatan untuk pemerintah. Pemerintah kita tidak perlu takut pada itu semua untuk menjalani hidup baik-baik. Ia tidak perlu takut pada air mata ibu yang didurhakai. Ia tidak takut pada orang-orang tertindas. Ia tidak taut pada keong racun, buaya darat, atau lintah darat. Ia hanya sedikit tidak nyaman ketika sepuluh guru besar berkumpul di Surabaya dan membuat pernyataan bahwa pemerintah berbohong. Orang-orang dekatnya (atau “aparat terkait” jika Anda menggunakan istilah yang lebih resmi) segera membuat pernyataan bantahan bahwa pemerintah tidak pernah berbohong.

Dugaan sementara saya, dua kubu pastilah sama-sama benar. Anda tahu, tidak ada yang salah di negeri ini. Kalau toh ada orang-orang yang dihukum karena korupsi atau karena urusan-urusan lain, itu bukan karena mereka bersalah, tapi karena nasib mereka sedang apes belaka.

Semua yang terjadi di negeri ini –menggunakan istilah Pak Presiden– sudah pas dan terukur. Pemerintah sudah bekerja baik dan terus mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh warga. Anda hanya perlu mempercayai pernyataan itu, seperti orang-orang beriman mempercayai kebenaran agama. Mengenai bagaimana cara pemerintah mengupayakan kesejahteraan, tak perlu dipikirkan amat. Anda mungkin tidak akan pernah tahu. Bahkan, pemerintah sendiri mungkin tidak tahu.

Mencari tahu bagaimana cara pemerintah mengupayakan kesejahteraan, menurut saya, kurang lebih sama dengan mencari tahu bagaimana mukjizat Tuhan bekerja. Itu sama-sama di luar jangkauan nalar manusia. Anda akan kelelahan jika mencari tahu hal-hal yang di luar nalar.

Sebelum lebih jauh membicarakan tentang pernyataan bahwa pemerintah berbohong, saya ingin menyampaikan hal yang paling dasar. Karena sebagaian besar di antara kita tidak mempelajari ilmu pemerintahan, pikiran kita akan segera tertuju ke presiden dkkjika mendengar sebutan pemerintah. Pikiran saya begitu. Pemerintah=presiden. Pikiran presiden rupanya begitu. Buktinya, ketika ada pernyataan bahwa pemerintah berbohong, yang sibuk membuat penolakanadalah para anak buah presiden. Mereka bergantian membantah.

Ini memang pekan yang cukup sibuk dengan perbantahan. Presiden menyampaikan curhat tentang gajinya yang tidak pernah naik dalam tujuh tahun terakhir. Survei majalah The Economist menyebutkan bahwa gaji presiden kita 28 kali lipat upah minimum. Dengan kelipatan itu, ia berada di urutan ketiga dalam daftar pemimpin negara dengan kesenjangan gaji terbesar.

Berdasarkan angka itu, kita bisa bergerak lebih jauh. Jika presiden mengeluhkan gajinya yang tidak naik-naik dan mungkin terlalu kecil, kita tahu bahwa jumlah upah minimum di negeri ini memang benar-benar minimum sehingga memerlukan kecerdasan finansial yang ekstra genius untuk mengelolanya. Tanpa kegeniusan finansial, Anda akan segera kering kerontang diisap lintah darat.

Lagi-lagi kita beruntung bahwa presiden kita dan keluarganya cukup prigel dalam mengelola gaji sehingga harta kekayaannya bertambah meskipun gajinya tidak naik-naik. Itu menurut catatan pegawai pencatat harta kekayaan.Tetangga saya, seorang pesuruh kantor, saya kira perlu mencontoh cara presiden mengelola keuangan. Dia sudah bekeja lebih dari sepuluh tahun, dan gajinya pun naik sedikit-sedikit, tetapi harta kekayaannya malah merosot dari waktu ke waktu. Sekarang sebagian sudah dijual dan sebagaian lagi nangkring di rumah gadai.

Sebenarnya, ketika membaca pernyataan tentang kebohongan pemerintah, dan segala bantahannya, sejak awal saya sudah menetapkan dugaan sementara bahwa dua kubu pasti benar, sebagaimana sudah saya nyatakan di atas. Jadi tanpa bermaksud mencari tahu mana yang benar dan mana yang keliru, saya ingin membahas yang remeh-remeh saja. Misalnya, apa pengertian berbohong dan kenapa pemerintah tidak suka disebut berbohong oleh para guru besar.

Berbohong bisa juga Anda sebut berdusta, adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia. Apakah Anda membaca kamus atau tidak, tentu Anda tidak suka dibohongi. Bahkan, orang yang suka berbohong juga tidak suka dibohongi. Artinya, sesungguhnya dia tidak suka dengan perbuatannya sendiri.

Dalam konteks pemerintah, kalau toh terjadi kebohongan, sangat mungkin itu adalah kebohongan yang tidak disengaja. Mungkin karena ia terlalu banyak berjanji dan selanjutnya lupa apa saja yang sudah ia janjikan. Atau lebih sepele dari itu: ia tidak memiliki kecakapan untuk menepati janji. Untuk mendapatkan contohnya, lihatlah Gubernur Fauzi Bowo di Jakarta. Dia berjanji mengatasi masalah-masalah dan pelbagai keruwetan di DKI. “Serahkan pada ahlinya,” katanya sewaktu kampanye. Tetapi dia terlanjur memenangi pilkada.

Para guru besar mungkin melihat hal yang sama pada pemerintah pusat. Berjanji memberantas korupsi tanpa pandang bulu, tidak ditepati. Berjanji meningkatkan kesejahteraan, tidak ditepati. Berjanji menjadi pemimpin yang peduli pada nasib orang banyak, tidak ditepati.

Dalam pandangan guru besar, itu adalah kebohongan. Sedangkan dalam pandangan pemerintah, itu bukan kebohongan, jadi tidak apa-apa dilakukan. Saya sendiri absen. Saya tidak tahu apakah tidak cakap menepati janji bisa dikatagorikan kebohongan. Saya hanya tahu bahwa orang berbohong biasanya untuk tujuan tertentu.

Anda bisa berbohong karena takut mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Anda bisa berbohong karena kalau menyampaikan apa adanya, Anda akan kena marah. Anda berbohong karena mengidap keyakinan yang meleset bahwa Anda akan hancur jika Anda jujur. Anda berbohong karena Anda tidak mampu mengerjakan apa yang menjadi kewajiban Anda. Oh, saya tahu sekarang, Anda bisa berbohong karena tidak mampu menepati janji.

Jika Anda berjanji ngalor ngidul dan Anda tidak mumpuni untuk mewujudkan apa yang Anda janjikan, orang akan mengatakan bahwa Anda hanya bisa menggombal. Seorang istri akan frustasi jika suaminya hanya tukang gombal.

Anda tahu, kebanyakan politisi adalah tukang gombal. Dalam pernyataan Khruschev, “Mereka selalu berjanji membangun jembatan meski tidak ada sungai.” Mereka seper4ti gerombolan untuk melamar gadis-gadis lugu agar mau dijadikan istri. Bedanya dengan para suami gombalan, politisi itu bisa menjadi apa saja, bergantung nasibnya. Ada yang jalan mondar-mandir dengan bercawat saja karena gagal mendapatkan apa-apa setelah menghamburkan seluruh persedian gombalnya. Ada yang jadi presiden karena nasibnya baik.

Hal lain yang membedakan pemerintah, yakni para politisi yang bernaib baik, dari para tukang gombal yang berusaha mencuri hati adlah kecerdasannya. Pemerintah pasti lebih pandai dalam segala hal ketimbang para mbambungan pencari istri, termasuk kecerdasan dalam berbohong. Setidaknya kita berharap demikian. Jika pemerintah tidak cakap dalam berbohong, celakalah kita. Sedih saya karena kita bisa dibohongi oleh pemerintah yang tidak lebih cerdas dari pada mbambungan itu.

Mengenai kebohongan yang cerdas, pasti ada statistik di sana. Pasti ada bukti-bukti di atas kertas untuk menunjukkan bahwa pemerintah adalah jujur dan memiliki hati yang tulus seperti anak-anak yang tajut neraka. Kita pun akan merasa lebih tentram menerima kebohongan yang disertai bukti-bukti.

Oleh; A.S. Laksana

MAULID yang Kontekstual

Sebagai suatu temuan kultural, Maulid pernah membuktikan efektivitasnya pada saat Perang Salib. Oleh karena itu, kita tidak perlu ikut-ikutan mengharamkan Maulid. Justru karena Maulid ini satu-satunya perayaan keagamaan yang diadakan di Istana, maka bagi kita bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, Maulid mempunyai nilai simbolik yang sangat penting. Tradisi warisan Bung Karno itu pada mulanya adalah saran dari Haji Agus Salim, satu-satunya tokoh Islam yang “didengar” oleh Bung Karno. Setelah Haji Agus Salim meninggal, maka ada yang membawa dan memasukkan unsur-unsur lain dalam peringatan Maulid di Istana. Oleh karena itu, tugas umat Islam sekarang adalah membersihkannya dari unsur-unsur yang tidak bisa dibenarkan oleh agama seperti pemujaan yang berlebihan kepada Nabi.

Kalau dulu Salahuddin al-Ayyubi memperingati Maulid untuk mengantisipasi suatu masalah yang konkret, yaitu menghadapi tentara Salib, maka sekarang pun spirit Maulid harus dibuatkan polanya yang kontekstual. Misalnya, masalah paling aktual saat ini adalah kemelaratan, maka dalam peringatan Maulid itu mestinya yang dibacakan bukan syair-syair pemujaan ala Barzanji dan sebagainya, melainkan perjuangan Nabi dalam memberantas kemelaratan, membela orang miskin, dan sebagainya. Pembacaan syair-syair Dibba’i, Barzanji, dan sebagainya, dalam peringatan Maulid Nabi pada dasarnya berkaitan dengan kecintaan kepada Nabi. Hal ini sama halnya ketika seorang anak yang baru lahir dibacakan Barzanji, yang juga menjadi semacam doa kepada Allah melalui pernyataan kecintaan kepada Nabi. Ide shalawat sebenarnya ialah mendoakan Nabi. Ustaz-ustaz di pesantren biasanya menerangkan bahwa Nabi itu diibaratkan sebuah gelas yang sudah penuh. Dengan membaca shalawat berarti kita mengisi lagi gelas yang sudah penuh itu sehingga airnya meluber dan tumpah. Tumpahannya itulah konon yang dianggap sebagai berkah atau syafaat Nabi.

Maulid Nabi juga menjadi medium untuk mengembangkan rasa keindahan yang suci. Tetapi perlu dicatat bahwa dalam Islam sebenarnya tidak ada seni yang suci; semua seni adalah dekoratif ornamental. Namun, melalui perkembangan sejarah Maulid itu sendiri, diciptakanlah literatur yang serba-indah, termasuk yang paling terkenal yaitu Dibba’i dan Barzanji, dan itu menjadi ekspresi seni dengan nilai estetika yang sangat tinggi.

Tentu saja, terlepas dari motif-motif luhur semacam itu, ada di antara kalangan Islam di Indonesia yang dengan tegas menolak perayaan Maulid Nabi, seperti Muhammadiyah dan Persis (Persatuan Islam). Kerugian orang-orang Muhammadiyah ialah karena mereka terlalu puritanistik, sehingga cenderung membuang hal-hal semacam itu. Dengan begitu, Islam dalam Muhammadiyah menjadi Islam yang “kering”, tidak berseni, seperti tidak adanya lagu-lagu. Hal ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang shalawat pun dinyanyikan dengan iringan musik-musik yang pas, sehingga menjadi ekspresi yang luar biasa bagusnya. Seni-seni Islam dari sejak rebana sampai gambus berkembang di kalangan orang NU. Maka persoalannya ialah bagaimana menampilkan seni yang menggugah atau menimbulkan keharuan tetapi bebas dari syirik.

Hampir menyerupai Muhammadiyah yang merupakan gerakan pembaharuan Islam, Persis lebih tepat dikategorikan sebagai gerakan pemurnian Islam. Mereka ingin memurnikan agama Islam dari unsur-unsur yang mereka sebut sebagai bid’ah yang datang dari luar. Dari kerangka pikiran seperti itu, jelas mereka pun akan menolak Maulid, apa pun bentuknya. Namun, betapapun kerasnya upaya untuk memurnikan Islam dari unsur-unsur yang dianggap sebagai “unsur luar”, dalam batas-batas tertentu tetap ada kompromi untuk tidak mencap semua produk budaya sebagai bid’ah. Salah satu contohnya yang sering mengemuka dalam kontroversi di zaman dulu ialah produk pakaian, seperti celana. Dulu, celana pernah diharamkan oleh para ulama karena merupakan pakaian Belanda. Tetapi sekarang kita menggunakannya tanpa ada masalah. Dus, tergantung cara kita memandangnya. Hal ini sama halnya ketika dulu Hadi Supeno mengejek orang Islam sebagai kaum sarungan”.

Padahal sarung adalah pakaian orang Islam yang paling umum dipakai. Bahkan menurut Schumaker, pengarang buku terkenal The Small is Beautiful, dari semua pakaian umat manusia yang paling bagus dan ideal ialah sarung, karena sederhana dan tidak perlu jahitan macam-macam, selain juga bisa dipakai untuk segala macam keperluan. Sekali lagi, itu adalah produk budaya yang penilaian terhadapnya ditentukan oleh cara meman­dangnya. Karena itu, orang Islam semestinya tidak perlu keberatan dikatakan sebagai “kaum sarungan”.